KEMISKINAN, KETIMPANGAN, DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

DOSEN PENGAMPU :
Dra. REFNIDA, M.Pd

DISUSUN OLEH :
NAMA : NIM :
ZUHRI SAPUTRA HUTABARAT RRA1A109059
SYLVIA HASWITA RRA1A109045
MEI FRANCISKA RRA1A109057
ONDHERSON M S RRA1A109013
SITI RAHMA RRA1A109077
YUNALIS RRA1A109009
RENA DIANA RRA1A109079
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JAMBI
2011

KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana ia telah bemberikan nikmat dan karunia-nya pada kita. Kami dari penyusun makalah ini sangat banyak ucap terimakasi pada dosen pengampu Dra. REFNIDA, M.Pd dalam matakuliah 3 sks adalah MONETER DAN PERPAJAKAN yang telah memberikan tugas ini pada kami, dengan pembahasan “KEMISKINAN, KETIMPANGAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN” yang mana dengan adanya tugas ini dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan dan pengertian dalam berbudaya dan bersosialisasi sebagai makhluk hidup yang memiliki peradaban.
Dengan ini kami juda membutuhkan kritik, saran, kontribusi dan pertanyaan-pertanyaan yang membangun dan memperbaiki makalah kami kemasa yang akan dating, sebab tanpa adanya partisipasi, dukungan dan arahan dari dosen pengampu dan teman-teman sekalian kami tidak tahu kekurangan dan kelebihan dari tugas makalah kami ini.
Oleh karena itu kami memerlukan dengan hal yang yang berkaitan dengan apa yang telah diuraikan di atas tentang apa yang telah yang kami butuhkan kemasa yang akan datang dengan perkembangan wawasa, ilmu pengetahuan dan pengertian kami dalam MONETER DAN PERPAJAKAN.
Dengan akhir kata kami hanturkan lagi ucap terimakasih pada dosen pengampu Dra. REFNIDA, M.Pd dan para teman-teman sekalian.

Jambi, Juni 2011


Pemakalah



BAB I
PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG
Secara psikologis orang miskin cenderung lebih sensitif, gampang tersinggung, kurang percaya diri bahkan gampang emosi, sehingga kondisi ini rawan dengan berbagai upaya pemanfaat pihak ketiga yang menggunakannya sebagai kendaraa/alat untuk memancing kerusuhan di sebuah daerah, intinya kemiskinan memiliki keterkaitan cukup erat dengan stabilitas politik dan ekonomi sebuah daerah.Karena merupakan masalah pembangunan yang multidimensi, maka pemecahan kemiskinan harus melalui strategis yang komperhensif, terpadu, terarah dan berkesinambungan.
II. RUMUSAN MASALAH
Kemudian perspektif struktural/situasional masalah kemiskinan sebagai dampak dari sistem ekonomi yang mengutamakan akumulasi kapital dan produk-produk teknologi modern. Penetrasi kapital antara lain mengejawantahkan dalam program-program pembangunan yang dinilai lebih mengutamakan pertumbuhan (growth) dan kurang memperhatikan pemerataan hasil-hasil pembangunan (development).
Pada masa krisis ekonomi ini, bukan saja laju pertambahan angkatan kerja baru tidak bisa diserap oleh pasar kerja, melainkan juga terjadi pemutusan hubungan kerja disektor formal yang berakibat bertambahnya angkatan kerja yang menganggur, baik itu yang menganggur penuh atau sama sekali tidak bekerja (open unemployment) maupun setengah menganggur atau bekerja dibawah jam kerja normal (under un employment).
III. MANFAAT
Oleh karena itu, untuk dapat menghasilkan pembangunan ekonomi yang sebenar-benarnya dapat dirasakan oleh semua masyarakat, harus ada keberanian dari pemerintah daerah untuk mengubah cara pandang dan strategi pembangunan ekonominya kearah yang lebih sehat dan kompetitif. Kue-kue pembangunan harus dapat dinikmati dan dirasakan oleh semua masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, jangan sampai kue pembangunan hanya milik segelintir kelompok atau golongan tertentu saja yang dekat dengan kekuasan dan mudah mendapatkan akses pembangunan secara gratis.
IV. TUJUAN
Kalau kita lihat secara objektif, ketimpangan pembangunan, yang selama ini berlangsung dan berwujud khsususnya pada Negara berkembang adalah dalam berbagai bentuk, aspek, atau dimensi. Bukan saja ketimpangan hasil-hasilnya, misalnya dalam hal pendapatan perkapita, tetapi juga ketimpangan kegiatan atau proses pembangunan itu sendiri. Bukan pula semata-mata berupa ketimpangan spasial atau antar daerah, yakni antara daerah pedesaan dan daerah perkotaan. Akan tetapi juga berupa ketimpangan sektoral dan ketimpangan regional.
BAB II
PEMBAHASAN

KEMISKINAN, KETIMPANGAN, DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

I. KEMISKINAN
Memutus benang kusut kemiskinan
Masalah kemiskinan bukanlah masalah yang baru. Sejak bangsa Indonesia merdeka, menjadi cita-cita bangsa adalah mensejahterakan seluruh rakyat Karena kenyataan yang dihadapi adalah kemiskinan yang masih diderita oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Hampir setiap pemimpin di Indonesia, selalu menghadapi kenyataan ini, meskipun bentuk kemiskinan yang terjadi tidak sama di setiap era suatu pemerintahan.
Kemiskinan adalah problem sosial. Bagi kebanyakan orang, kemiskinan merupakan masalah yang cukup merisaukan. Ia dianggap sebagai penyakit sosial yang paling dahsyat dan menjadi musuh utama negara (Hairi Abdullah 1984:16). Kemiskinan bukan saja dilihat sebagai fenomena ekonomi semata-mata, tetapi juga sebagai masalah sosial dan politik (Syed Othman Alhabshi 1996). Karena dirasakan dahsyatnya bahaya kemiskinan, membasmi kemiskinan dianggap sebagai jihad (Anwar Ibrahim 1983/1984:25). Secara umum, kemiskinan mempunyai empat dimensi pokok, yaitu; kurangnya kesempatan (lack of opportunity); rendahnya kemampuan (low of capabilities); kurangnya jaminan (low-level of security); dan ketidakberdayaan (low of capacity or empowerment). Dan lazimnya kemiskinan diukur dengan garis kemiskinan (poverty line). Kemiskinan tidak saja mengakibatkan penyakit busung lapar (gizi buruk), atau juga penyakit sosial, seperti Penjaja Sex Komersial (PSK), gembel (pengemis) dan lain sebagainya, kemiskinan juga mengakibatkan turunnya harga diri individu atau kelompok masyarakat.
Konsep Kemiskinan
Dari berbagai literatur yang mengupas tentang konsep kemiskinan, paling tidak ada dua macam konsep kemiskinan yang dapat kita terima sebagai rujukan, yaitu; kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Konsep pertama kemiskinan absolut dirumuskan dengan membuat ukuran tertentu yang kongkrit (a fixed yardstick). Ukuran itu lazimnya berorientasi kebutuhan hidup dasar minimum anggota masyarakat (sandang, pangan dan papan).
Masing-masing negara terlihat mempunyai batasan kemiskinan absolut yang berbeda-beda, sebab kebutuhan hidup dasar masyarakat yang dipergunakan sebagai acuan memang berlainan. Karena ukurannya dipastikan, maka konsep kemiskinan semacam itu mengenal garis batas kemiskinan. Kemiskiinan absolut juga dapat dilihat dari sejauhmana tingkat pendapatan penduduk miskin tersebut mampu mencukupi kebutuhan pokoknya (basic needs), yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Kemampuan untuk membeli kebutuhan pokok ini dieuivalenkan dengan daya belinya (nilai uang). Mereka yang tidak mampu membeli kebutuhan pokok tertentu sesuai standar minimal dianggap berada pada posisi dibawah garis kemiskinan. Konsep yang kedua kemiskinan relatif dirumuskan berdasarkan the idea of relative standart, yaitu dengan memperhatikan dimensi tempat dan waktu.
Dasar asumsinya adalah kemiskinan pada suatu daerah tertentu berbeda dengan pada daerah tertentu lainnya, dan kemiskinan pada waktu (saat) tertentu berbeda dengan waktu yang lain. Konsep kemiskinan relatif lazimnya diukur berdasarkan pertimbangan in term of judgment anggota masyarakat tertentu, dengan berorientasi pada derajat kelayakan hidup. kemiskinan relatif dilihat berdasarkan persentase pendapatan yang diterima oleh pendapatan lapisan bawah. Mereka yang berada pada lapisan bawah dalam stratifikasi pendapatan nasional inilah yang dianggap miskin. (Edi Suandy Hamid 2000:14)
Stigma Kemiskinan
Sedikitnya ada dua macam perspektif yang lazim dipergunakan untuk mendekati masalah kemiskinan, yaitu; kemiskinan dalam perspektif kultural (the cultural perspective) dan kemiskinan dalam perspektif struktural atau situasional (the situasional perspective). Masing-masing perspektif tersebut memiliki tekanan, acuan dan metodologi tersendiri yang berbeda dalam menganlisa masalah kemiskinan. Perspektif kultural mendekati masalah kemiskinan pada tiga level analisis; individual, keluarga dan masyarakat. Pada level individual ditandai sifat yang lazim disebut a strong feeling of marginality, seperti; sikap parochial, sikap apatisme, fatalisme, atau pasrah pada nasib, boros, tergantung dan inferior.
Pada level keluarga ditandai oleh jumlah anggota keluarga yang besar dan free union or consensual marriages. Kemudian pada level masyarakat, terutama ditandai oleh tidak terintegrasinya secera efektif dengan insitusi-institusi masyarakat. Mereka sering kali memperoleh perlakuan sebagai obyek yang perlu digarap daripada sebagai subyek yang perlu diberi peluang berkembang.
Strategi Penanggulangan Kemiskinan
Lantas, bagaimana menyelesaikan persoalan kemiskinan? strategi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam memutus benang kusut kemiskinan diatas? Menurut penulis, ada dua agenda besar yang mesti dilakukan oleh para pengambil kebijakan, baik ditingkat lokal, maupun regional dalam program pengentasan kemiskinan yaitu, pertama; peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan keterampilan; dan kedua pembangunan ketenagakerjaan melalui perluasan lapangan kerja dan serangkaian program pembangunan padat karya.
Program peningkatan kualitas sumberdaya manusia dilakukan melalui pengembangan budaya usaha masyarakat miskin, yaitu mengembangkan budaya usaha yang lebih maju, mengembangkan jiwa kewirausahaan (enterpreneurship) dan meningkatkan keterampilan keluarga dan kelompok miskin untuk melakukan usaha ekonomi rakyat yang produktif atas dasar sikap demokratis dan mandiri. Program ketenagakerjaan dilakukan untuk menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha bagi setiap angkatan kerja sehingga dapat memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Formula yang dapat diterapkan adalah dengan membangun iklim investasi yang kondusif disemua tingkatan, baik lokal,regional maupun nasional. Sebagaimana yang kita pahami bahwa investasi sekecil apapun jika regulasi dan iklim investasi tidak kondusif dan rasional, maka jangan harap investasi akan datang. Maka solusinya menurut penulis adalah harus political will dari pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi se rasional mungkin.
Berangkat dari dua strategi memutus benang kusut kemiskinan diatas, ada baiknya mereka para tokoh-tokoh, baik lokal maupun nasional untuk tidak secara terbuka berdebat dan berdikusi mengenai kemiskinan, rakyat tidak butuh diskusi dan debat, yang mereka butuhkan adalah aksi nyata bagaiamana kemiskinan bisa diatasi, pengangguran dapat dikurangi dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Wallahu’alaum Bishowaff
1. Why?
 Kemiskinan dialami oleh semua negara di dunia
 Permasalahan klasik di negara miskin: pertumbuhan versus distribusi pendapatan
 Penyebaran kemiskinan tidak merata di NSB
 kemiskinan berbeda dengan ketimpangan distribusi pendapatan.
2. WHAT?
 kemiskinan absolut:
 diidentifikasikan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu
 Didasarkan pada pada konsumsi, terdiri dari dua elemen:
 Pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya
 Jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi
 Garis kemiskinan (poverty line):
 Rp/kapita/bulan
 Desa vs kota
 kemiskinan relatif:
 pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan
 Dibandingkan lingkungan di mana tinggal
 kemiskinan cultural
 kemiskinan struktural

A. SEBERAPA BESAR TINGKAT KEMISKINAN TERJADI

 Menggunakan cara Headcount Index: menghitung jumlah miskin sebagai proporsi dari populasi
 cara Poverty Gap: menghitung transfer yang akan membawa pendapatan setiap penduduk miskin hingga tingkat di atas garis kemiskinan
Penduduk miskin dan tingkat kemiskinan yang berkesinambungan cukup cepat (Booth, 1992). Pertama, ketidakseimbangan dalam kawasan pedesaan menurun antara tahun 1981 dan 1987. Kedua, garis kemiskinan pedesaan yang ditetapkan oleh BPS dalam kenyataan bertambah lebih lambat antara tahun 1981 dan 1987 dibanding indeks harga pedesaan yang digunakan.
Hal ini merefleksikan fakta bahwa harga bahan makanan pokok, khususnya beras, meningkat kurang cepat sejak tahun 1981 dibandingkan dengan harga- harga lainnya.
Studi yang dilakukan oleh Sumarto (2002) dari SMERU Research Institute berdasarkan survei yang dilakukan atas 100 desa selama periode Agustus 1998 hingga Oktober 1999. Hasil studinya menemukan bahwa:
 Terdapat hubungan negatif yang sangat kuat antara pertumbuhan dan kemiskinan. Artinya, ketika perekonomian tumbuh, kemiskinan berkurang; namun ketika perekonomian mengalami kontraksi pertumbuhan, kemiskinan meningkat lagi.
 Pertumbuhan tidak mengurangi kemiskinan secara permanen. Walaupun terjadi pertumbuhan dalam jangka panjang selama periode sebelum krisis, banyak masyarakat yang tetap rentan terhadap kemiskinan.
 Pertumbuhan secara kontemporer dapat mengurangi kemiskinan. Sehingga pertumbuhan yang berkelanjutan penting untuk mengurangi kemiskinan.
 Walaupun terjadi pertumbuhan dalam jangka panjang, namun tidak
Mengurangi kemiskinan secara permanen. Sejumlah besar masyarakat tetap rentan terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, manajemen kejutan (management of shocks) dan jaring pengaman harus diterapkan.
 Pengurangan ketimpangan mengurangi kemiskinan secara signifikan. Sehingga sangat penting untuk mencegah pertumbuhan yang meningkatkan ketimpangan
 Memberikan hak atas properti dan memberikan akses terhadap kapital untuk golongan masyarakat miskin dapat mengurangi kesenjangan, merangsang pertumbuhan, dan mengurangi kemiskinan.

B. PENGERTIAN KEMISKINAN
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan , pakaian , tempat berlindung dan air minum, hal- hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup .
Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:
 Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhanpangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
 Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial,ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosialbiasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
 Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai.Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagianpolitik dan ekonomi di seluruh dunia.




C. MENGUKUR KEMISKINAN

I. Kemiskinan Absolut
Kemiskinan absolut adalah sejumlh penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan absolut mengacu kepada sejumlah penduduk yang hidup dibawah & quot; garis kemiskinan internasional & quot; atau yang kurang daritingkat pendapatan minimum tertentuKemiskinan absolut mengacu pada satu set standard yang konsisten , tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat / negara. Sebuah contoh dari pengukuran absolut adalah persentase dari populasi yang makan dibawah jumlah yg cukup menopang kebutuhan tubuh manusia (kira kira 2000-2500 kalori per hari untuk laki-laki dewasa).
Kemiskinan absolut dapat diukur dengan angka, atau hitungan perkepala ( headcount ), H, untuk mengetahui seberapa banyak orang yang penghasilannya berasa dibawah di bawah garis kemiskinan absolut, Y, ketika hitungan perkepala tersebut dianggap sebagai dari populasi total, N, kita memperoleh INdEKS PERKEPALA ( headcount index ),H/N. Bank Dunia mendefinisikan Kemiskinan absolut sebagai hidup dengan pendapatan dibawah USD $1/hari dan Kemiskinan menengah untuk pendapatan dibawah $2 per hari, dg batasan ini maka diperkiraan pada 2001 1,1 miliar orang didunia mengkonsumsi kurang dari $1/hari dan 2,7 miliar orang didunia mengkonsumsi kurang dari $2/hari."[1] Proporsi penduduk negara berkemban yang hidup dalam Kemiskinan ekstrem telah turun dari 28% pada 1990 menjadi 21% pada 2001.[1] Melihat pada periode 1981-2001, persentase dari penduduk dunia yang hidup dibawah garis kemiskinan $1 dolar/hari telah berkurang separuh. Tetapi , nilai dari $1 juga mengalami penurunan dalam kurun waktu tersebut.
Meskipun kemiskinan yang paling parah terdapat di dunia bekembang, ada bukti tentang kehadiran kemiskinan di setiap region. Di negara-negara maju, kondisi ini menghadirkan kaum tuna wisma yang berkelana ke sana kemari dan daerah pinggiran kota dan ghetto yang miskin. Kemiskinan dapat dilihat sebagai kondisi kolektif masyarakat miskin, atau kelompok orang-orang miskin, dan dalam pengertian ini keseluruhan negara kadang-kadang dianggap miskin. Untuk menghindari stigma ini, negara-negara ini biasanya disebut sebagai negara
berkembang.
Garis tersebut tidak mengenal tapal batas antarnegara dan tidak ada hubungannya dengan tingkat pendapatan per kapita di suatu negara, dan perbedaan tingkat harga per hari dalam PPP dolar hingga kurang lebih US$1 mengakibatkan jumlah kemiskinan pada kehidupan masing-masing individu.
Bank Dunia menetapkan dua garis kemiskinan global untuk tahun 1985. Setiap rumah tangga yang pendapatan tahunannya (dihitung berdasarkan daya beli US$1 pada tahun 1985) $370 digolongkan "miskin" (poor).
Pada tahun 1987, terdapat sekitar 1,2 miliar manusia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Jumlah ini merupakan 30,1 % dari total populasi penduduk negara-negara Dunia Ketiga.
Meskipun tingkat kemiskinan keseluruhan ini (yang disebut sebagai headcount index) mengalami sedikit penurunan di negara-negara berkembang dan negara-negara yang sedang mengalami transisi antara tahun 1987 dan tahun 1993 (dari 30,1 % menjadi 29,4 %), jumlah tingkat kemiskinan absolut meningkat sebesar 80 juta orang, yaitu dari 1,23 miliar menjadi 1,31 miliar.
Di negara-negara berkembang saja, jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 74 juta. Peningkatan kemiskinan, baik dalam angka persentase maupun absolut, terjadi di negara-negara Amerika Latin dan Afrika sub-Sahara. Penurunan jumlah kemiskinan hanya terjadi di Cina, Asia Timur, dan Pasifik. Pada ketiga wilayah tersebut, sekitar 16 juta orang dikelompokkan miskin secara absolut.
Meskipun indeks poverty headcount (yaitu, tingkat kemiskinan) bisa saja lebih tinggi di beberapa negara sedang berkembang lainnya, 12 negara dengan jumlah penduduk besar inilah yang memberikan kontribusi paling besar terhadap total tingkat kemiskinan secara global.
Dengan peningkatan populasi penduduk negara-negara berkembang yang begitu cepat, jika tingkat kemiskinan tahun 1993 tetap tidak berubah di negara-negara tersebut, maka jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan pada tahun 1997 akan mendekati 1 miliar.
Seperti diasumsikan oleh banyak ekonom, meskipun tingkat kemiskinan menurun di satu atau lebih dari negara-negara yang paling banyak penduduknya ini (misalnya, Cina), jumlah penduduk miskin tetap dan kemungkinan akan terus meningkat.

D. INDIKATOR JURANG KEMISKINAN (POVERTY GAP)
Dalam banyak hal, metode dan pelaksanaan perhitungan jumlah penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan itu sendiri memang masih mengandung banyak keterbatasan. Sebagai contoh, seandainya saja garis kemiskinan itu dinaikkan pada angka US$360 maka hasilnya akan jauh berbeda mengingat banyak penduduk miskin yang hanya berpenghasilan US$350, atau bahkan US$300 per tahun.
Kedua kelompok pendapatan ini akan tercatat dalam bobot yang sama atau dalam proporsi penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Beberapa ekonom mencoba mengkalkulasikan indikator jurang kemiskinan (poverty gap) yang mengukur total pendapatan yang diperlukan untuk mengangkat mereka yang masih di bawah garis kemiskinan ke atas garis itu.
Meskipun negara A dan B itu sama-sama memiliki 50 % penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan, namun jumlahnya yang terdapat di negara A ternyata lebih besar daripada yang ada di negara B. Dengan demikian, negara A harus berusaha lebih keras guna memerangi kemiskinan penduduknya. Meskipun tingkat kemiskinan di Asia Selatan pada tahun 1993 lebih tinggi (43,1%) dibandingkan dengan Afrika subSahara (39,1 %), namun kesenjangan kemiskinan (poverty gap) di Afrika lebih tinggi (yaitu, 15,3 %) dibandingkan dengan kesenjangan kemiskinan di Asia Selatan (yaitu, 12,6 %). Pendapatan per kapita yang tinggi sama sekali bukan merupakan jaminan tidak adanya kemiskinan absolut dalam jumlah yang besar.
Mengingat besar atau kecilnya porsi atau bagian pendapatan yang diterima oleh kelompok-kelompok penduduk yang paling miskin tidak sama untuk masing-masing negara, maka mungkin saja suatu negara dengan GNP atau pendapatan per kapita yang tinggi justru mempunyai persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan internasional yang lebih besar dibandingkan dengansuatu negara yang pendapatan per kapitanya lebih rendah. Sebagai contoh, Afrika Selatan memiliki pendapatan per kapita sebesar US$3.520 pada tahun 1996, tingkat kemiskinan 24 % dan kesenjangan kemiskinan 6,6 %. Sementara Sri Lanka hanya memiliki pendapatan per kapita sebesar US$740 pada tahun 1996, memiliki tingkat kemiskinan 4 % dan kesenjangan kemiskinan 0,7 %.
Masalah-masalah kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan tersebut sesungguhnya tidak semata-mata disebabkan oleh proses-proses pertumbuhan ekonomi yang alamiah. Ada faktor-faktor lain yang bermain serta turut mempengaruhinya, yakni seperti jenis pertumbuhan ekonomi yang berlangsung di negara yang bersangkutan, berbagai pengaturan politik dan kelembagaan yang dalam prakteknya ikut menentukan pola-pola distribusi pendapatan nasional, yang harus sengaja diciptakan sedemikian rupa dalam rangka lebih menyebarluaskan kue atau buah hasil pertumbuhan ekonomi kepada masyarakat luas.

E. INDEKS KEMISKINAN MANUSIA
Tidak puas dengan ukuran pendapatan dalam dolar per hari yang digunakan oleh Bank Dunia, UNDP berusaha mengganti ukuran kemiskinan & quot;pendapatan" Bank Dunia dengan ukuran kemiskinan " manusia". Lembaga ini selanjutnya membentuk apa yang dinamakan Indeks Kemiskinan Manusia (Human Poverty Index-HPI) yang dalam berbagai cara analog dengan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index-HD I yang telah dibuatnya.
Dengan keyakinan bahwa kemiskinan manusia harus diukur dalam satuan hilangnya tiga hal utama (three key deprivations), yaitu :kehidupan (lebih dari 30% penduduk negara-negara kurang berkembang tidak mungkin hidup lebih dari 40 tahun), pendidikan dasar (seperti diukur oleh persentase penduduk dewasa yang buta huruf, dengan penekanan pada hilangnya hak pendidikan perempuan), serta keseluruhan ketetapan ekonomi (diukur oleh persentase penduduk yang tidak memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan dan air bersih ditambah persentase anak-anak di bawah usia 5 tahun yang kekurangan berat badan).
Dengan menggunakan sebuah rumus yang agak kompleks untuk menghitung HPI 78 negara miskin, laporan mereka tahun 1997 melakukan pemeringkatan negara-negara tersebut dari negara dengan HPI terendah sampai HPI tertinggi.
Mereka menemukan bahwa peringkat tersebut berbeda secara substansial dengan peringkat kemiskinan pendapatan Bank Dunia maupun peringkat HDIUNDP sendiri. Oleh karena nilai HPI menunjukkan proporsi penduduk yang secara luas dipengaruhi oleh hilangnya tiga hal utama (daya hidup, ilmu pengetahuan, dan ketetapan ekonomi), angka HPI yang rendah berarti menunjukkan hal yang bagus (yakni, persentase penduduk yang mengalami kehilangan hak yang lebih kecil).
Sementara HPI yang lebih tinggi menunjukkan kehilangan yang lebih besar. Sepuluh negara dengan peringkat tertinggi (artinya, memiliki HPI rendah) dan sepuluh negara peringkat paling rendah (artinya, memiliki HPI yang tinggi)

F. PENYEBAB KEMISKINAN
Kemiskinan banyak dihubungkan dengan:
 penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin;
 penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga;
 penyebab sub-budaya(subcul tural ), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar;
 penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi;
 penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.
Meskipun diterima luas bahwa kemiskinan dan pengangguran adalah sebagai akibat dari kemalasan, namun di Amerika Serikat (negera terkaya per kapita di dunia) misalnya memiliki jutaan masyarakat yang diistilahkan sebagai pekerja miskin; yaitu, orang yang tidak sejahtera atau rencana bantuan publik, namun masih gagal melewati atas garis kemiskinan.
Menurut Sharp, et.al (1996 : h 173-191)
1) Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan.
2) Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia.
3) Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses modal

G. MENGHILANGKAN KEMISKINAN
Tanggapan utama terhadap kemiskinan adalah:
1) Bantuan kemiskinan, atau membantu secara langsung kepada orang miskin. Ini telah menjadi bagian pendekatan dari masyarakat Eropa sejak zaman pertengahan.
2) Bantuan terhadap keadaan individu. Banyak macam kebijakan yang dijalankan untuk mengubah situasi orang miskin berdasarkan perorangan, termasuk hukuman, pendidikan, kerja sosial, pencarian kerja, dan lain-lain.
3) Persiapan bagi yang lemah. Daripada memberikan bantuan secar langsung kepada orang miskin, banyak negara sejahtera menyediakanbantuan untuk orang yang dikategorikan sebagai orang yang lebih mungkin miskin, seperti orang tua atau orang dengan ketidakmampuan, atau keadaan yang membuat orang miskin, seperti kebutuhan akan perawatan kesehatan. Mobilisasi tenaga kerja yang belum didayagunakan agar terjadi pembentukan modal
4) Transfer sumber daya pertanian ke industri melalui mekanisme pasar
5) Sektor pertanian berbasis teknologi menjadi sektor yang memimpin
6) Pengupahan tenaga kerja (terutama sektor tradisional, modal yang didapat dari pemungutan pajak).
7) Menitikberatkan pada transfer sumber daya dari pertanian ke industri melalui mekanisme pasar.
8) Menyoroti potensi pesatnya pertumbuhan dalam sektor pertanian yang dibuka dengan kemajuan teknologi sehingga menjadi leading sector (rural-led development) proses ini akan mendukung pertumbuhan seimbang dengan syarat

II. MASALAH KETIMPANGAN PENDAPATAN DAN KEMISKINAN (KETIMPANGAN)
Terdapat dua pendekatan : kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif 1. Kemiskinan absolut ( melihat jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan). 2. Kemiskinan relatif (hubungan populasi terhadap distribusi pendapatan).
Beban Kemiskinan Global Terjadi pada negara yang memiliki populasi yang besar pada kelompok-kelompok tertentu (kaum wanita), Anak –anak (sisi pendidikan dan kesehatan). Beban tersebut dapat dilihat dari extreme poverty line dan poverty line. Perbedaan Kemiskinan dengan Ketimpangan Pendapatan.
 Kemiskinan berkaitan dengan standar hidup yang absolut.
 Sedangkan Ketimpangan mengacu pada standar hidup relatif dari seluruh masyarakat.

A. GARIS KEMISKINAN
Semua ukuran kemiskinan dipertimbangkan pada norma tertentu. Pilihan norma tersebut sangat penting terutama dalam pengukuran kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi.
Garis kemiskinan didasarkan pada consumption based poverty line dimana
terdapat dua elemen :
1. Pengeluaran yang diperlukan untuk standar gizi.
2. Jumlah kebutuhan lain yang bervariasi.
Hipotesis U Terbalik Tentang Kemiskinan Simon Kuznets (1955) membuat hipotesis adanya U terbalik, bahwa permulaan pembangunan dimulai dimana distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai tingkat pembangunan tertentu distribusi pendapatan makin merata.
Sebagian besar kurva kuznet ini terletak disebelah kanan, ketimpangan pendapatan menurun seiring dengan peningkatan GDP perkapita pada tahap pembangunan selanjutnya. Hipotesis ini membuktikan terjadinya dua economy.
Simon kuznets mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatannya membaik. Mengukur ketimpangan Para ekonom pada umumnaya membedakan dua ukuran pokok distribusi pendapatan, yaitu
 ukuran distribusi, yakni besar atau kecilnya bagian pendapatan yang diterima masing-masing orang , dan distribusi fungsional atau distribusi
 kepemilikan factor-faktor produksi. Ukuran ini secara langsung menghitungjmlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga.
Koefisien gini dan ukuran ketimpangan agrerat. Koefisien gini adalah ukuran ketimpanganb agregat yang angkanya berkisar antara nol ( pemerataan sempurna )hingga satu ( ketimpangan sempurna ). koefisien gini merupakan salah satu ukuran yang memenuhi empat kereteria yang sangat di cari, yaitu:
1. Anonimitas
2. Indevendensi skala
3. Indevedensi populasi
4. Dan transfer

B. DISTRIBUSI FUNGSIONAL
Teori ini pada dasranya mempersoalkan persentase penghasilan tenaga kerja secara keseluruhan, bukan sebagai unit-unit atau factor produksi yang terpisah secara individual, dan membandingkannya dengan persentase pendapatan total di bagikkan dalam bentuk sewa, bungan, dan laba.
Dalam peraga tersebut kita asumsikan bahwa hanya terdapat dua factor produksi saja yaitu: modal, yang persediannya dianggap tetap, dan tenaga kerja, yang merupakan satu-satunya factor variable.

C. KETIMPANGAN DAN KETERTINGGALAN
Sebagai ilustrasi
Peraga distribusi pendapatan fungsional didalam sebuah erekonomian pasar. Indonesia memiliki satu kementerian negara yang memiliki tugas untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal yakni Kementerian Negara Percepatan Daerah Tertiggal (PDT).
Tugas kementerian ini memiliki peran yang strategis dalam mengentaskan daerah-daerah di Indonesia baik di kawasan barat maupun timur dan kawasan terluar yang masih banyak tertinggal dibanding daerah lain. Meskipun sudah ada Kementerian PDT, masalah ketimpangan yang pada gilirannya membawa kepada ketertinggalan dalam hal pembangunan, semakin nyata terjadi di depan mata kita. Sejatinya, masalah ini adalah masalah besar bangsa kita yang sedang kita hadapi. Ini bukan hanya masalah parsial dan hanya menjadi tugas Kementerian PDT.
Berbicara mengenai masalah ketertinggalan, negara ini sesungguhnya sedang mengalami proses ketertinggalan yang pelan tapi pasti. Hal ini antara lain disebabkan oleh maraknya ketimpangan, baik itu ketimpangan pendapatan, pendidikan, maupun ketimpangan kualitas institusi birokrasi di negara ini. Salah satu hasil studi William Easterly (2006) mengungkapkan bahwa tingkat ketimpangan (inequality) yang tinggi merupakan penghambat kemakmuran, tumbuhnya institusi yang berkualitas, dan berkembangnya pendidikan yang bermutu tinggi.
Laporan Bank Dunia (2005) bertajuk World Development Report menyebutkan dalam pengantarnya bahwa keadilan (equity) adalah salah satu aspek fundamental dalam mencapai kemakmuran jangka panjang bagi masyarakat secara keseluruhan. Meskipun ada klaim ini, perdebatan mengenai pengaruh ketimpangan terhadap pembangunan ekonomi masih berlanjut dengan serius. Perlu ditegaskan di sini, ketimpangan berkaitan dengan distribusi hasil (outcomes) seperti pendapatan, kemakmuran, konsumsi, dan dimensi-dimensi lain dari apa yang disebut sebagai kesejahteraan (well being).
Sedangkan ketidakadilan (inequality) merujuk pada distribusi kesempatan (opportunities) yang mencakup aspek-aspek ekonomi, politik, dan sosial. Gelombang pertama (first wave) literatur mengenai pembangunan berargumentasi bahwa tingkat ketimpangan yang tinggi dapat mempercepat pertumbuhan dengan mengarahkan pendapatan lebih banyak lagi kepada para pemodal bertabungan tinggi (high saving capitalists) (Lewis, 1954, Kaldor, 1956, 1961). Argumen ini berangkat dari standar hipotesis di mana tingkat tabungan individu akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan.
Ketika redistribusi sumberdaya dari kaum kaya ke kaum miskin cenderung menurunkan tingkat tabungan agregat dalam suatu perekonomian, akumulasi kapital akan menurun seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya ketidaksamaan cenderung meningkatkan investasi dan Sementara itu, literatur- literatur baru mengenai pertumbuhan membalikkan prediksi tersebut. Dengan seperangkat model teoritik dan studi-studi empiris mereka berargumentasi bahwa ketimpangan berdampak buruk terhadap pertumbuhan melalui saluran-saluran ekonomi politik atau kendala akumulasi modal insani (human capital accumulation) (Galor and Zeira, 1993; Banerjee and Newman, 1993; Alesina and Rodrik, 1994; Persson and Tabellini, 1994).
Hal yang sangat dekat dengan kemiskinan adalah ketimpangan (inequality) atau gap antara si miskin dan si kaya. Ketimpangan berkaitan dengan distribusi hasil seperti pendapatan, kemakmuran, konsumsi, dan dimensi-dimensi lain dari apa yang disebut sebagai kesejahteraan. Konsep inequality tersebut harus dibedakan dengan konsep equity yang merujuk pada distribusi kesempatan (opportunities) yang mencakup aspek-aspek ekonomi, politik, dan sosial. Dalam World Development Report 2006, World Bank (2006) berargumentasi bahwa ketimpangan dalam kesempatan dan akses ekonomi berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi.
Kemiskinan, ketimpangan, dan kesejahteraan sosial Kesejahteraan sosial berhubungan positif dengan pendapatan perkapita, namun berhubungan negative dengan kemiskinan dan tingakat ketimpangan.
Masalah yang ditimbulkan oleh kemiskinan absolute sudah jelas, tidak ada masyarakat beradab yang dapat merasa nyaman dengan kondisi dimana rekan- rekkan senegaranya berada dalam kesengsaraan absolut karean kemiskinan dideritanya. rumus kesejahteraan:
Dilihat dari akar penyebabnya, ketimpangan bisa dibagi dua.
1. Pertama, ketimpangan structural (structural inequality) yang disebabkan oleh peristiwa-peristiwa bersejarah seperti penaklukan, kolonisasi, perbudakan, dan distribusi tanah oleh negara atau kekuatan kolonial. Situasi ini menciptakan elite-elite yang lahir dengan kebijakan mekanisme non-pasar (non-market mechanism).
2. Kedua, ketimpangan yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan pasar karena kesuksesan dalam pasar bebas (free market) selalu tak sama antarindividu, kota, wilayah, perusahaan, dan industri.
Dalam berbagai literatur studi empiris-ekonometrik, Goudy dan Ladd (1999) menyebutkan ada tingkat kesepakatan dan konsensus terhadap hubungan- hubungan antara pertumbuhan ekonomi, ketimpangan, dan kemiskinan. Pertama, hubungan itu menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi mengurangi kemiskinan. Hal ini tergantung pada sampai sejauh mana keadilan dalam distribusi pendapatan di suatu masyarakat. Kedua, pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang bisa diprediksi atas ketimpangan di negara-negara berkembang. Ketiga, tingkat keadilan dalam suatu masyarakat adalah salah satu determinan dari pertumbuhan ekonomi.
Jika melihat kondisi perekonomian Indonesia yang secara makro menujukkan performa yang baik, namun di sisi lain realitas ketimpangan dan kemiskinan masih menyelimuti sebagian besar rakyat Indonesia, bisa dikatakan proposisi pertama dari hubungan antara pertumbuhan ekonomi, ketimpangan, dan kemiskinan menemui kebenarannya. Memang, pertumbuhan ekonomi yang dicapai belum cukup untuk mengabsorbsi permasalahan krusial yang dihadapi bangsa ini.
Namun, persoalan yang perlu dicermati lebih jauh adalah bagaimana mewujudkan keadilan bagi segenap rakyat dengan membuka katup-katup pembatas saluran distribusi pendapatan dan peluang/kesempatan ekonomi yang pada gilirannya akan mengalirkan berkah dari pertumbuhan ekonomi yang dicapai selama ini. Negara dimana tingkat ketimpangan ekonomi antarkalangan masyarakatnya rendah, menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Semoga, proposisi ketiga dari studi empiris di atas adalah berupa hadirnya keadilan ekonomi bagi segenapmasyarakat dapat terwujud.

D. KETIMPANGAN PENDAPATAN DI DUNIA KETIGA (PROF. IRMA ADELMAN)
Antara 1960 dan 1980 tingkat ketimpangan pendapatan melonjak, dan hal ini ternyata terjadi di semua negara-negara Dunia Ketiga nonkomunis.
Koefisien Gini meningkat dari 0,544 menjadi 0,602 (kecenderungan ini adalah kecenderungan keseluruhan, artinya penjumlahan seluruh koefisien Gini dari setiap negara-negara berkembang tersebut).
Meskipun demikian, peningkatan pemerataan pendapatan terjadi di sejumlah negara berkembang berpenghasilan menengah yang bukan merupakan pengekspor minyak. Sedangkan distribusi pendapatan di negara berkembang berpenghasilan rendah dan kelompok pengekspor minyak semakin timpang. Memburuknya (peningkatan angka) koefisien Gini pada duakelompok negara ini mencerminkan telah memburuknya distribusi pendapatan antara satu negara dibandingkan dengan negara-negara lain dan, tentu saja, memburuknya distribusi pendapatan di masing-masing negara berkembang itu sendiri.
Adelman menyimpulkan bahwa "pengurangan atau pemberantasan atas salah satu sumber ketimpangan itu (ketimpangan anta rn egara atau ketimpangan dalam masing-masing negara) sangatlah penting demi teratasinya kemiskinan".
Namun, dalam kenyataannya tingkat ketimpangan pendapatan tersebut justru terus memburuk di sebagian besar negara berkembang selama dekade 1980-an dan awal dekade 1990-an, terutama sekali di negara-negara di kawasan Afrika sub-Sahara dan Amerika Latin.

III. UPAYA PEMERATAAN PEMBANGUNAN (KEBIJAKAN PEMBANGUNAN)
Kunci dari pembangunan adalah kemakmuran bersama. Pemerataan hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Tingkat pertumbuhan yang tinggi tanpa disertai pemerataan pembangunan hanyalah menciptakan perekonomian yang lemah dan eksploitasi sumber daya manusia.
Hipotesis Kusnets (1963) yang menyatakan bahwa sejalan dengan waktu ketidakmerataan (inequality) akan meningkat akan tetapi kemudian akan menurun karena adanya penetesan ke bawah (trickle down effect), sehingga kurva akan berbentuk seperti huruf U terbalik (Inverted U). Akan tetapi pada kenyataannya penetesan ke bawah (trickle down effect) tidak selalu terjadi, sehingga kesenjangan antara kaya dan miskin semakin besar.
Menurut data World Development Report 2006, 15,7% penduduk Indonesia pada tahun 1996 berada di bawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan meningkat menjadi 27,1 % pada tahun 1999.
Gini Index untuk pemerataan penghasilan Indonesia adalah 0,34, hal ini menunjukkan adanya ketidakmerataan penghasilan yang cukup besar di Indonesia. Gini index merupakan ukuran tingkat penyimpangan distribusi penghasilan, Gini index diukur dengan menghitung area antara kurva Lorenz dengan garis hipotesis pemerataan absolut. Gini Index untuk pemerataan kepemilikan tanah di Indonesia mencapai 0,46, nilai ini menunjukkan adanya ketidakmerataan kepemilikan tanah yang cukup besar.
Lingkaran Setan (Vicious Circle)
Dari segi pendidikan, Indonesia masih mengalami masalah ketidakmerataan pendidikan. Gini Index untuk pemerataan pendidikan di Indonesia mencapai 0,32, angka ini menunjukkan adanya ketidakmerataan pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan akan mengakibatkan rendahnya produktivitas dan berakibat pula pada rendahnya tingkat pendapatan, hal ini terus menjadi lingkaran setan (vicious circle). Kesenjangan tingkat pendidikan mengakibatkan adanya kesenjangan tingkat pendapatan yang semakin besar. Kesenjangan ini juga akan mengakibatkan kerawanan sosial.
Di Indonesia persentase balita yang kekurangan gizi mencapai 27,3% pada tahun 2000. Angka ini cukup besar dan harus menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah. Tingkat gizi yang rendah akan mempengaruhi produktivitas sehingga tingkat pendapatan akan rendah. Fasilitas kesehatan yang kurang menjangkau ke daerah terpencil di Indonesia menyebabkan rendahnya kualitas kesehatan masyarakat. Tingginya tingkat mortalitas balita yaitu 41 kematian balita per 1.000 balita dan tingkat mortalitas ibu yang mencapai 230 kematian ibu per 100.000 kelahiran menunjukkan masih rendahnya kualitas kesehatan.
Pemerataan hasil pembangunan di samping pertumbuhan ekonomi perlu diupayakan supaya pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pemerataan pendidikan dan pemerataan fasilitas kesehatan merupakan salah satu upaya penting yang diharapkan meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dengan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.
Keberhasilan pembangunan sangat berkaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Pemerintah harus menciptakan kebijakan pembangunan yang tepat dalam upaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan pemerataan pembangunan. Peningkatan laju ekonomi tidak selalu dibarengi dengan pemerataan. Kemiskinan tidak dapat dihilangkan dengan hanya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Ada tiga permasalahan umum yang menyangkut kebijakan pemerintah dalam kaitannya dengan permasalahan pemerataan pembangunan yaitu:
1) Sumber dana pembangunan.
2) Alokasi dana pembangunan.
3) Efektivitas dan efisiensi penggunaan dana pembangunan.
Dalam rangka mendapatkan dana bagi pembangunan, Pemerintah Indonesia telah menambah hutang dalam bentuk penerbitan surat utang negara. Padahal disamping menambah hutang banyak alternatif lain yang dapat digunakan oleh pemerintah. Penambahan hutang guna mendapatkan dana bagi pembangunan malah menyebabkan masalah baru. Hutang di kemudian hari harus dibayar beserta bunganya yang akan semakin membebani anggaran pembangunan.

Krugman dan Obstfeld (2005) menjelaskan bahwa sebagian besar negara berkembang menarik pinjaman yang begitu besar dari luar negeri. Jumlah hutang negara berkembang sangat besar jika dibandingkan ukuran ekonomi negara tersebut dibandingkan dengan ukuran ekonomi negara industri maju. Jika tabungan nasional (S) lebih kecil dari investasi domestik (I) maka selisih itu merupakan defisit transaksi berjalan. Tabungan nasional di negara berkembang umumnya sangat rendah karena miskin modal, sedangkan peluang investasi produktif begitu melimpah. Untuk memanfaatkan pelung investasi inilah negara berkembang menarik pinjaman secara besar-besaran dari luar negeri yang berarti menjalankan neraca transaksi berjalan yang defisit. Pinjaman atau hutang untuk mengimpor barang modal diharapkan dapat dilunasi dengan keuntungan yang dihasilkan investasi itu kelak, baik pokok maupun bunganya.
Pinjaman yang ditarik negara berkembang itu bisa dijelaskan dengan logika perdagangan antar waktu (intertemporal trade). Negara berkembang terlalu miskin modal untuk mengolah segenap investasi yang tersedia, sehingga harus berhutang dengan negara lain. Sebaliknya negara kaya modal telah mengolah hampir seluruh peluang investasi produktif yang tersedia, sedangkan tingkat tabungan nasionalnya begitu besar. Oleh sebab itu, wajar jika para penabung di negara maju lebih tertarik untuk menginvestasikan uangnya di negara berkembang yang menyajikan keuntungan lebih banyak. Transaksi ini di atas kertas menguntungkan kedua belah pihak. Namun kenyaaannya, banyak penarikan pinjaman negara berkembang yang salah. Banyak yang menggunakan dana pinjaman bagi investasi yang secara ekonomis tidak menguntungkan, bahkan dana pinjaman digunakan untuk mengimpor barang konsumsi yang tidak menghasilkan laba. Padahal laba diperlukan untuk membayar pinjaman baik pokok maupun bunganya. Selain itu rendahnya tingkat tabungan nasional diakibatkan oleh penerapan kebijakan yang keliru sehingga negara berkembang makin tergantung pada pinjaman luar negeri.
Penambahan utang merupakan suatu cara paling cepat untuk menambah dana bagi keperluan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Akan tetapi dengan menambah utang berarti akan menambah beban bunga yang harus dibayar di masa yang akan datang. Padahal menambah utang haruslah menjadi alternatif terakhir yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Walaupun demikian pinjaman bukanlah hal yang buruk, dengan catatan bahwa pinjaman digunakan untuk membiayai investasi yang kelak menghasilkan manfaat yang lebih besar dari jumlah pinjaman dan bunganya. Pinjaman tidak akan efektif apabila digunakan hanya untuk mengimpor barang konsumsi.
Dalam upaya pemenuhan keperluan dana bagi tugas umum pemerintahan dan pembangunan dapat dicarikan alternatif selain dari penambahan utang. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai contoh dengan mengefisiensikan penerimaan pajak, meningkatkan perdagangan dengan luar negeri, meningkatkan investasi langsung (Foreign Direct Investment) dan lain sebagainya.
Masalah kedua adalah alokasi dana pembangunan. Hal ini memerlukan pembahasan yang mendalam. Alokasi dana sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam makalah ini akan dibahas penggunaan dana untuk pemerataan pendidikan dan pemerataan fasilitas kesehatan. Pemerintah harus serius dalam pengalokasian dana dengan benar. Sejak pelaksanaan otonomi daerah, penyediaan dana kesehatan dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) disatukan dalam Dana Alokasi Umum (DAU). Penyatuan dana ini berakibat semakin kurang transparan penyediaan dana kesehatan.
Masalah ketiga adalah masalah efektifitas dan efisiensi penggunaan dana. Dana yang ada harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kebocoran penggunaan dana harus diminimumkan, dengan harapan dana yang terbatas dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Penggunaan harus direncanakan dengan baik sehingga tingkat daya serap (absorptive capacity) dapat tinggi.
Dari tiga masalah di atas pembahasan selanjutnya lebih difokuskan kepada alokasi penggunaan dana untuk keperluan pemerataan pendidikan dan fasilitas kesehatan. Alokasi pengunaan dana di negara berkembang masih belum efisien. Struktur alokasi penggunaan dana di negara maju cenderung mengalokasikan dananya pada pendidikan dan kesehatan.
Alokasi dana pembangunan untuk pemerataan pendidikan dan pemerataan fasilitas kesehatan akan lebih menjamin tercapainya pemerataan dalam jangka panjang. Kebijakan alokasi dana untuk pendidikan dan kesehatan diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pendidikan serta pemerataan fasilitas kesehatan. Biaya pendidikan yang lebih murah dan tersedianya fasilitas kesehatan yang lebih baik dan lebih terjangkau akan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dalam bidang pendidikan, kebijakan bantuan operasional sekolah (BOS) belum mampu meringankan beban bagi masyarakat secara signifikan. Pada kenyataannya orang tua murid masih terbebani dengan biaya lainnya, seperti uang seragam yang lebih mahal daripada harga di pasaran, buku yang selalu ganti setiap tahunnya, dan biaya lainnya. Saat musim pendaftaran sekolah, banyak orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya di sekolah negeri karena biaya yang tidak terjangkau. Akibatnya mereka hanya menyekolahkan anaknya di sekolah yang memiliki reputasi kurang baik, bahkan ada juga yang tidak mampu menyekolahkan anaknya.
Beban biaya pendidikan yang semakin mahal membuat orang tua yang kurang mampu tidak dapat menyekolahkan anak mereka. Anak yang seharusnya masih mendapatkan pendidikan justru sudah bekerja mencari nafkah untuk menyambung hidup keluarga. Rendahnya tingkat pendidikan berakibat rendahnya tingkat gaji yang diperoleh. Pekerja tanpa pendidikan hanya dinilai sebagai unskilled labor yang tidak memiliki bargaining position. Daya tawar yang rendah ini berakibat pada rendahnya tingkat pendapatan yang mereka peroleh. Sehingga pada waktu mereka masih tetap saja tidak dapat menyekolahkan anak mereka sampai ke tingkat pendididkan yang tinggi.
Di sisi lain, orang tua yang kaya mampu menyekolahkan anak mereka sampai ke tingkat pendidikan tinggi. Dengan tingginya tingkat pendidikan dengan mudah mereka mendapatkan pekerjaan yang bergengsi serta memiliki bargaining position yang baik sehingga mendapatkan tingkat pendapatan yang tinggi. Lingkaran setan ini dapat diputus apabila pemerintah menciptakan kebijakan supaya rakyat dapat memperoleh pendidikan lebih merata, dengan jalan meningkatkan subsidi untuk pendidikan, sehingga semua orang mendapatkan mutu pendidikan yang sama. Dengan tingkat pendidikan yang merata diharapkan tingkat pendapatan akan lebih merata sehingga rakyat benar-benar dapat merasakan manfaat pembangunan.
Sejak pelaksanaan otonomi daerah, penyediaan dana kesehatan dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) disatukan dalam Dana Alokasi Umum (DAU). Penyatuan dana ini berakibat semakin kurang transparan penyediaan dana kesehatan. Apabila dana kesehatan kurang maka akan terbatas sekali pengadaan fasilitas kesehatan. Alokasi dana untuk kesehatan yang hanya 2,3% dari pengeluaran pemerintah sangat kecil. Di negara maju alokasi dana untuk kesehatan jauh lebih besar, Korea Selatan mengalokasikan 10,08% pengeluaran pemerintah untuk kesehatan. Padahal fasilitas kesehatan yang lebih merata dapat meningkatkan produktifitas sumber daya manusia.
Sumber daya manusia yang sehat akan menghasilkan sumber daya manusia yang produktif. Dengan produktivitas yang tinggi, suatu negara akan memperoleh keunggulan kompetitif (competitive advantage). Keunggulan komparatif dinamis dirintis oleh Michael E. Porter (1990) dan Paul Krugman (1980). Kedua ahli sepakat bahwa keunggulan komparatif dapat diciptakan (created comparative advantage). Dengan kata lain, mereka menentang teori Richardo dan Ohlin yang cenderung memandang keunggulan komparatif yang alami. Argumennya faktor yang menopang tingkatan tertinggi dalam keunggulan komparatif harus diperbaharui atau diciptakan setiap saat lewat investasi modal fisik dan manusia agar diperoleh keuntungan komperatif dalam produk yang terdiferensiasi dan teknologi produksi. Karena itu bisa dipahami apabila industri yang memiliki keunggulan komparatif versi Richardo dan Ohlin umumnya industri padat sumber daya (misalnya kayu, beras) dan padat karya yang tidak terampil (misalnya tekstil dan rokok). Ini berlainan dengan industri yang memiliki keunggulan komperatif versi Krugman dan Porter, yang umumnya padat modal (misalnya mesin dan baja) dan padat teknologi (misalnya komputer dan pesawat terbang).
Michael E. Porter menjelaskan bahwa dalam era persaingan global, suatu bangsa/negara yang memiliki competitive advantage of nation dapat bersaing di pasar internasional bila memiliki 4 faktor penentu (attribute) yang digambarkan sebagai suatu diamond (diamond strategy). Michael E. Porter menjelaskan bahwa tidak ada korelasi langsung antara 2 faktor produksi yaitu sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang murah, yang dimiliki oleh suatu negara yang dimanfaatkan menjadi keunggulan daya saing dalam perdagangan internasional. Banyak negara di dunia yang jumlah tenaga kerjanya yang sangat besar yang proporsional dengan luas negaranya tetapi lemah dalam daya saing perdagangan internasional. Peran pemerintah sangat mendukung dalam peningkatan daya saing selain faktor produksi yang tersedia dalam berbagai kebijakan makronya, dalam hal ini menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.
Bagi pembangunan ekonomi, kualitas buruh adalah lebih penting, dengan mengadakan pemerataan pendidikan dan fasilitas kesehatan diharapkan pekerja Indonesia lebih berkualitas dan produktif. Produktifitas ini yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian. Sumber daya manusia yang berkualitas juga diharapkan cepat menyerap penguasaan teknologi. Melalui program pemerataan pendidikan dan fasilitas kesehatan akan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu mendukung pembangunan. Sumber daya manusia yang produktif merupakan modal yang paling menentukan dalam keberhasilan pembangunan dalam jangka panjang.
Pemerataan pendidikan dapat dilakukan dengan jalan menyediakan sekolah gratis sampai ke tingkat perguruan tinggi. Sekolah gratis ini dalam arti tidak ada pungutan biaya apapun, baik seragam, biaya operasional, maupun buku. Diharapkan juga sekolah gratis ini tersedia ke seluruh penjuru nusantara. Operasional sekolah harus mampu menekan biaya yang tidak perlu sehingga tidak terlalu membebani keuangan negara. Dengan menyediakan pendidikan sampai ke tingkat perguruan tinggi, diharapkan tingkat penghasilan penduduk akan meningkat karena sumber daya manusia yang dihasilkan lebih berkualitas.
Fasilitas kesehatan yang lebih terjangkau oleh masyarakat diharapkan dapat meningkatkan tingkat produktifitas sumber daya manusia. Penurunan biaya kesehatan disertai peningkatan mutu pelayanan kesehatan sangat diperlukan oleh masyarakat sebagai salah satu hasil yang dapat dirasakan secara langsung oleh rakyat miskin. Di samping alokasi dana yang tepat, pemerintah juga perlu memperhatikan masalah penggunaan dana yang efisien. Pemerintah harus mampu menindak kecurangan yang merugikan pembangunan.
Ketimpangan pembangunan yang terjadi di Indonesia secara makro dipengaruhi oleh adanya kesenjangan dalam alokasi sumber daya; sumberdaya manusia,, fisik, teknologi dan capital. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda didalam menghadapi isu ketimpangan pembangunan. Indonesia bagian barat menjadi primadona pembangunan ekonomi Indonesia sejak pemerintahan orde baru dimulai, terlebih sebelum era desentralisasi diterapkan di Indonesia. Sementara sebaliknya, untuk wilayah Indonesia Timur, banyak mengalami ketertinggalan diberbagai sector pembangunan.
Salah satu dampak sosial yang terjadi akibat kesenjangan atau ketimpangan pembangunan ekonomi dalah adanya kemiskinan diberbagai sektor. Kemiskinan menjadi problem kolektif bangsa Indonesia. Berbagai program dan strategi mengentaskan kemiskinan juga telah banyak dilakukan oleh pemerintah; mulai dari penguatan kualitas sumberdaya manusia, pembukaan lapangan pekerjaan, eksplorasi sumberdaya alam dan penyediaan program padat karya. Tulisan ini secara global akan memotret dua persoalan besar yang melanda dan menjadi problem bersama semua daerah.
Dalam sebuah negara pasti tidak akan terlepas dari aktivitas-aktivitas perekonomian. Aktivitas perekonomian ini terjadi dalam setiap bentuk aktivitas kehidupan dan terjadi pada semua kalangan masyarakat, baik masyarakat menengah ke bawah maupun pada masyarakat kalangan atas. Dalam pelaksanaannya, perekonomian selalu menimbulkan permasalahan. Terlebih lagi dalam pelaksanaannya di sebuah negara yang sedang berkembang. Begitu juga dengan Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Permasalahan perekonomian yang dihadapi bangsa ini sangat kompleks karena letak antara pulau satu dengan pulau yang lainnya sangat berjauhan.
Permasalahan ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia yang tetap terjadi hingga saat ini adalah terjadinya ketimpangan pembangunan perekonomian.. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah perekonomian pemerintah harus menyelesaikan permasalahan akarnya yaitu ketimpangan pembangunan dan perekonomian yang terjadi di wilayah Indonesia. Apabila permasalahan inti ini sudah terselesaikan atau paling tidak pembangunan perekonomian di Indonesia mulai terjadi pemerataan, maka permasalahan perekonomian lain yang timbul sebagai akibat dari ketimpangan pembangunan perekonomian akan terpecahkan satu per satu dari masalah yang terkecil.
Setiap pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah, setidaknya akan medapatkan apa yang namanya prestasi pembangunan, untuk mengetahui Prestasi pembangunan suatu negara atau daerah kita dapat menilainya dengan berbagai macam cara dan tolak ukur, baik dengan pendekatan ekonomi maupun dengan pendekatan non ekonomi. Penilaian dengan pendekatan ekonomi dapat dilakukan berdasarkan tinjauan aspek pendapatan maupun aspek non pendapatan. Tolak ukur pendapatan perkapita, sebagaimana kita sadari belum cukup untuk menilain prestasi pembangunan. Karena baru merupakan konsep rata-rata, pendapatan perkapita tidak mencerminkan bagaimana pendapatan suatu daerah terbagi dikalangan penduduknya, sehingga unsur kemerataan atau keadilan tidak terpantau. Distribusi pendapatan mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu daerah dikalangan penduduknya
Dalam kontek untuk mengukur dan menilai kemerataan (parah atau lunaknya ketimpangan) distribusi pendapatan, kita dapat melihatnya berdasarkan, pertama Kurva Lorenz dan Indek atau Rasio Gini. Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan dikalangan lapisan-lapisan penduduk secara kumulatif pula. Kurva ini terletak di dalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya melambangkan presentase kumulatif pendapatan. Sedangkan sisi datarnya mewakili presentase kumulatif penduduk. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menyiratkan distribusi pendapatan yang semakin merata. Sebaliknya, jika Kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka ia mencerminkan keadaan yang semakin buruk, distibusi pendapatan semakin timpang dan tidak merata.
Sementara pada pendekatan Indek atau Rasio Gini, adalah suatu koefisien yang berkisar dari angka 0 hingga 1, menjelaskan kadar kemerataan (ketimpangan) distribusi pendapatan. Semakin kecil (semakin mendekati nol) koefisiennya, pertanda semakin baik atau merata distribusi. Dilain pihak, koefisien yang semakin besar (semakin mendakati 1) mengisyaratkan distribusi yang kian timpang atau senjang.

A. SEBAB KETIMPANGAN PEMBANGUNAN
Menurut Sarjono HW (2006) pada kontek mikro, yang menjadi penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah pada umumnya, penyebabnya antara lain:
1) Keterbatasan informasi pasar dan informasi teknologi untuk pengembangan produk unggulan.
2) Belum adanya sikap profesionalisme dan kewirausahaan dari pelaku pengembangan kawasan di daerah.
3) Belum optimalnya dukungan kebijakan nasional dan daerah yang berpihak kepada petani dan pelaku swasta.
4) Belum berkembangnya infrastruktur kelembagaan yang berorientasi pada pengelolaan pengembangan usaha yang berkelanjutan dalam perekonomian daerah.
5) Belum berkembangnya koordinasi, sinergitas, dan kerjasama,diantara pelaku-pelaku pengembangan kawasan, baik pemerintah, swasta, lembaga non pemerintah, dan petani, serta antara pusat, propinsi, dan kabupaten atau kota dalam upaya peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan.
6) Masih terbatasnya akses petani dan pelaku usaha kecil terhadap modal pengembangan usaha, input produksi, dukungan teknologi, dan jaringan pemasaran dalam upaya pengembangan peluang usaha dan kerjasama investasi.
7) Keterbatasan jaringan prasarana dan sarana fisik dan ekonomi di daerah dalam mendukung pengembangan kawasan dan produk unggulan daerah.
8) Belum optimalnya pemanfaatan kerangka kerjasama antar daerah untuk mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan







BAB III
PENUTUP


KESIMPULAN
Sementara pada aspek makro, Dumairy (1996), menyatakan bahwa terdapat ada dua faktor yang layak dikemukakan untuk menerangkan mengapa ketimpangan pembangunan dan hasil-hasilnya dapat terjadi. Faktor pertama ialah karena ketidaksetaraan anugerah awal (initial endowment) diantara pelaku-pelaku ekonomi. Sedangkan faktor kedua karena strategi pembangunan yang tidak tepat_cenderung berorientasi pada pertumbuhan, (growth).
Ketidaksetaraan anugerah awal yang dimaksud adalah adanya kesenjangan antara bekal “resources” yang dimiliki oleh para pelaku ekonomi. Yang meliputi, sumberdaya alam, kapital, keahlian/keterampilan, bakat/potensi atau sarana dan prasarana. Sedangkan pelaku ekonomi adalah perorangan, sektor ekonomi, sektor wilayah/daerah/kawasan). Sumberdaya alam yang dimiliki tidak sama antar daerah, (pra)sarana ekonomi yang tersedia tidak sama antar daerah, begitu pula yang lain-lainnya seperti kapital, keahlian/keterampilan serta bakan atau potensi.
Secara makro ketimpangan pembangunan yang terjadi di diberbagai daerah, tentunya karena lebih disebabkan oleh aspek strategi pembangunan yang kurang tepat. Strategi pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan misalnya, ternyata tidak mampu mengatasi persoala-persoalan yang terjadi di daerah, malah sebaliknya hanya memperkaya pelaku-pelaku ekonomi tertentu yang dekat dan mudah mendapatkan akses pembangunan secara gratis.

SARAN
Dalam sebuah negara pasti tidak akan terlepas dari aktivitas-aktivitas perekonomian. Aktivitas perekonomian ini terjadi dalam setiap bentuk aktivitas kehidupan dan terjadi pada semua kalangan masyarakat, baik masyarakat menengah ke bawah maupun pada masyarakat kalangan atas. Dalam pelaksanaannya, perekonomian selalu menimbulkan permasalahan. Terlebih lagi dalam pelaksanaannya di sebuah negara yang sedang berkembang. Begitu juga dengan Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Permasalahan perekonomian yang dihadapi bangsa ini sangat kompleks karena letak antara pulau satu dengan pulau yang lainnya sangat berjauhan.




DAFTAR PUSTAKA

www.kemiskinan,ketimpangandankebijakanpembangunan.com
www.konsepkemiskinan.com
www.ketimpanganpendapatan.com
www.kebijakanpembangunanekonomipembangunan.com